Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)
JAYAPURA (PB.COM)—Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku instansi teknis yang membidangi program Keluarga Berencana (KB) di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua menghadiri kegiatan review Telaah Tengah Tahun Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Penguatan Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB di Hotel Grand Abe Hotel, Rabu (30/10/2019).
Kegiatan bertema “Percepatan Pencapaian Kinerja Program KKBPK Dalam Rangka Menyongsong RPJMN Tahun 2020-2024” itu dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar SE.M.Si.
“Kami bertemu dengan Kepala BKKBN yang baru dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) beberapa waktu lalu. Dan beliau menyampaikan beberapa pesan bagi semua OPD KB di kabupaten/kota guna menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK,” kata Sarles dalam sambutannya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar SE.M.Si memukul tifa saat membuka kegiatan di Grand Abe Hotel.
Sarles menjelaskan, adapun kelima pesan itu yakni pertama, hindari kegiatan teknis yang sifatnya hanya sesaat namun pesannya tidak dipahami oleh masyarakat. Lakukanlah pendekatan program dengan mengedepankan kearifan lokal.
Kedua, lakukan segmentasi pendekatan kepada masyarakat bahwa program Keluarga Berencana untuk prioritas kualitas kesehatan keluarga dengan mengatur jarak kelahiran.
Ketiga, BKKBN ke depan harus membantu pasangan usia subur yang berkeinginan memiliki anak (infertilitas) sehingga terwujud keluarga bahagia.
Keempat, kualitas dan kuantitas program KKBPK harus tetap terjaga dengan kondusif.
Kelima, lakukan rebranding khusus/tematik dalam pendekatan mengusung substansi Keluarga Sehat Sejahtera melalui tiga pendekatan yaitu anak dan keluarga sehat, penjarangan kelahiran anak (jarak kelahiran), dan infertilitas.
Menurut Sarles, Kepala BKKBN dr. Hasto Hasto Wardoyo, Sp.OG sangat memahami kondisi masyarakat dan kearifan lokal di Papua. Oleh karena itu, kelima pesan ini hendak menegaskan kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak anti terhadap program KB. Sebab implementasi program KB di Papua tidak membatasi anak, melainkan mengatur jarak kelahiran agar kesehatan ibu dan anak terjamin.
“Rencananya tangggal 17 November Kepala BKKBN dr Hasto akan ke Jayapura. Kita akan melakukan talk show secara nasional untuk memberikan pemahaman baru tentang penerapan program KKBPK yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Kita mengedepankan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Sarles. (Gusty Masan Raya)
