Pemprov Papua Minta Bupati Intan Jaya Turun Selesaikan Konflik di Daerahnya

Asisten Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Sekda Papua, Doren Wakerkwa

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni tidak sering meninggalkan daerahnya yang saat ini tengah berkonflik antara aparat keamanan (TNI Polri) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Sekda Papua, Doren Wakerkwa di Jayapura, Senin (27/1/2020). Menurut Doren, suatu daerah itu aman jika dapat dikendalikan oleh Kepala Daerahnya.

“Itu tergantung pemerintah (bupati dan jajaran) bagaimana lakukan pembinaan terhadap masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak gampang terpengaruh dengan ajakan orang dari luar yang sengaja ingin mengacaukan daerah itu,” ungkap Doren.

Meminimalisir terjadinya konflik, menurut Doren harus ada pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh gereja, agama, adat, para kepala suku, tokoh pemuda harus dilakukan pemerintah dan TNI Polri.

“Sebagai mantan camat, saya sering menghadapi masalah seperti itu. Tapi kalau kita pemerintah selalu kompak menjalin kebersamaan dengan tokoh agama dan TNI – Polri kaum intelektual di dengan pasti masalah bisa diselesaikan disana,” ujar Doren.

Saat ini di Intan Jaya, memang sedang terjadi krisis kepemimpinan pasca pilkada 2017 lalu. Meski Natalis Tabuni telah dilantik sebagai Bupati Intan Jaya untuk periode kedua, namun keberadaannya tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Terutama masyarakat pendukung calon bupati yang kalah yang mendiami Kota Sugapa, sebagai ibukota Kabupaten Intan Jaya. Kondisi ini pula yang menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, lantaran Bupati kabarnya lebih banyak berkantor di Nabire.

“Kepala daerah tidak ada, karena sedang berada diluar. Bupati tidak bisa turun langsung menyelesaikan masalah, meredam masalah, karena sejak beberapa tahun yang lalu, situasi kondisi Kabupaten masih perang pasca-Pilkada sampai hari ini, mungkin beliau (bupati) belum ada disana,” kata Doren.

“Ibarat satu keluarga, dimana anak anak yang tidak ada orang tua, mereka akan jadi seperti apa? Mereka bisa jadi pencuri, jadi pemabuk itu karena orang tua tidak ada jadinya kacau balau. Nah di Intan Jaya seperti itu,” ujar Doren mencontohkan.

Oleh karena itu, penting sebagai kepala daerah untuk mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan, membina masyarakat.

“Dia (bupati) berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan kepada masyarakat. Kalau tidak bisa, bupati tidak bertanggung jawab, berarti seolah olah tidak melaksanakan sesuai undang undangb23 tahun 2015, dan bisa kena sanksi, bisa kena mosi tidak percaya,” jelasnya panjang lebar.

Doren mengharapkan bupati dibantu TNI Polri dapat segera turun masyarakat menggelar dialog, mencari solusi penyelesaian dan mengamankan seluruh masyarakat Intan Jaya.

“Saya mengharapkan semua yang ada di sana bangun komunikasi, koordinasi yang baik sinkronisasi yang baik supaya masalah tidak timbul seperti di kabupaten lainnya. Ini saya melihat kurang sinergi antara pemerintah dan para tokoh disana,” katanya. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *