Tujuh Kabupaten Diminta Segera Tandatangani NPHD Dana Keamanan Pilkada

Ilustrasi pilkada

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua meminta tujuh  dari 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, agar segera menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana keamanan.

“Bahwa tujuh Kabupaten dari 11 kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD yaitu dana keamanan, ini harus segera dilakukan dengan anggaran dari  APBD 2020, agar tidak ada kendala persoalan nantinya,” ujar Asisten Bidang Politik, Pemerintahan dan Keamanan Setda Provinsi P apua, Doren Wakerkwa di Jayapura beberapa waktu lalu.

Sebagai mantan Penjabat  Bupati di daerah yang melaksanakan Pilkada, menurut Doren, mekanisme NPHD tidaklah sulit.

“Tidak ada yang sulit untuk dianggarkan karena NPHD sekian miliar rupiah. Sebab penandatanganan NPHD jadi tugas pokok kepala daerah untuk daerah  yang melaksanakan Pilkada.  Soal anggaran itu prioritas pertama, termasuk anggaran pengamanan untuk TNI Polri,” kata Doren.

Dia menjelaskan, tugas pemerintah di Kabupaten hanya satu yaitu memfasilitasi APBD dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

“APBD yang disiapkan melalui dana hibah dan lain sebagainya hanya ada dua komponen pertama siapkan anggaran untuk KPU lalu kedua siapkan anggaran untuk keamanan. Karena itu penting juga di daerah dengan situasi kondisi di daerah yang rawan keamanan.  Oleh karena itu diharapkan, supaya  11 Kabupaten benar-benar menyiapkan segala sesuatu dengan baik, demi kelancaran pelaksanaan pilkada,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebut ada tujuh kabupaten yang belum menandatangani NPHD yakni Kabupaten Nabire, Keerom, Waropen, Merauke, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digul dan Yalimo. Sedangkan yang sudah menandatangani yaitu Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Yalimo dan Kabupaten Asmat.

Menurut Kapolda, NPHD ini harus segera ditandatangani untuk dana keamanan sebab polres harus segera menyusun keperluan untuk pengamanan. “Mudah-mudahan ketujuh polres yang wilayahnya akan melaksanakan pilkada segera menandatangani NPHD,” harapnya. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *