Semua Pihak Harus Bersinergi Bangun Kampung Keluarga Berkualitas di Papua

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si saat mencanangkan Kampung KB di Ariepi I Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, 8 Mei 2018 lalu.

JAYAPURA (PB.COM)—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah kepemimpinan dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengambil sejumlah kebijakan terobosan penting di 100 hari kerjanya. Salah satunya ialah melakukan rebranding mulai dari jingle, logo hingga tagline. Semua ini dilakukan dalam upaya menyesuaikan kondisi masyarakat yang didominasi kaum milenial dan zilenial.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar, SE.M.Si mengatakan salah satu dampak dari rebranding adalah penggatian sejumlah nomenklatur dalam program, di antaranya nama Kampung KB yang dulu dikenal denngan Kampung Keluarga Berencana diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

“Tujuan kepala BKKBN dr. Hasto ialah agar dengan nomenklatur baru ini sinergitas program antar OPD di kabupaten terhadap Kampung KB menjadi lebih banyak. Jadi kita akan bersurat kepada seluruh OPD kita di kabupaten/kota terkait perubahan nama ini,” kata Sarles Brabar kepada papuabangkit.com di ruang kerjanya, Jumat (21/02/2020).

Menurut Sarles, BKKBN  tampil dengan nuansa baru di tahun 2020 memperkenalkan program Kampung Keluarga Berkualitas agar masyarakat tidak berpendapat bahwa program Kampung KB itu mau mengajak masyarakat ikut KB alias ikut menggunakan alat-alat kontrasepsi yang berkonotasi pada pembatasan jumlah anak, bahkan pemandulan melainkan membangun kampung dari seluruh sektor baik ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Dengan perubahan nomenklatur ini, kami BKKBN ingin menegaskan bahwa Kampung KB ini bukan milik BKKBN atau milik OPD teknis di kabupaten, tapi milik semua semua pihak, baik OPD pemerintah maupun swasta. Maka kami ajak Pemerintah Daerah, para bupati dan Sekda, mitra kerja, mari kita duduk bersama rancang program bersama, saling bersinergi untuk membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dari Kampung KB,” kata Sarles.

Sarles menjelaskan, di Provinsi Papua, hingga per Desember 2019, sebanyak 427 Kampung KB telah dicanangkan oleh BKKBN bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Capaian ini belum memenuhi target awal yakni 500 Kampung KB.

Pihak BKKBN, kata Sarles akan terus melakukan monitoring evaluasi dan pendampingan terhadap semua Kampung KB yang sudah dibentuk dan terus membangun komunikasi dengan Pemda dan OPD setempat untuk mencanangkan di Kampung KB baru ke depan.

“Tetapi kita tidak lupa yang sudah kita canangkan, kita harus terus intevensi. Tahun 2018 intervensi kami kurang, hanya 56 persen, sebagaiman hasil monitoring dari Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan Papua. Ini jadi catatan dan perhatian kami,” katanya.

Sarles menambahkan, BKKBN Pusat juga menggelontorkan Dana DAK non fisik kepada Kampung KB melalui OPD terkait di kabupaten/kota guna meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan prioritas di kampung itu.

“DAK BOKB ini besar, miliaran. Kami berharap OPD terkait benar-benar memanfaatkan itu, kami akan selalu mengawasi dan monitoring,” kata Sarles.

Sarles berharap, dengan nomenklatur ini, kecurigaan atau persepsi negatif masyarakat maupun Pemerintah Daerah tentang Kampung KB berubah dan semua pihak bersama-sama mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Kampug KB.

“Masyarakat dan Pemda di Papua harus datang dan belajar dari Kampung KB Binyeri di Biak Numfor, dimana intervensi semua sektor atau OPD membuat masyarakat setempat benar-benar merasakan manfaatnya, mulai dari pariwisata, perikanan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tegas Sarles.

Untuk diketahui, Kampung KB adalah bagian dari program KKBPK 2015-2019 menindaklanjuti salah satu nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Sejak 2015, program ini menjadi salah satu ikon BKKBN.

Tujuan pembentukan Kampung KB ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat  di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *