Salah seorang anak penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat saat dirawat di RSUD Agats, Januari 2018 lalu (sumber foto: tagar.id)
JAYAPURA (PB.COM)–Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai persoalan stunting di Indonesia 70 persen kontribusi masalahnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab masalah perumahan sehat atau layak huni dan infrastruktur jalan maupun sarana prasarana kesehatan belum merata di seluruh Indonesia.
“Sisanya (30 persen) ada di Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Kenapa Kementerian PUPR, karena untuk mendapatkan masyarakat hidup sehat harus butuh sarana dan prasarana yang baik. Kalau mau dilihat di Papua, hal ini belum bisa tercapai karena banyak persoalan,” ujar Melki kepada wartawan di Jayapura usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (28/02/2020).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena.
Menurut Melki, persoalan stunting atau gizi buruk yang melanda Indonesia disebabkan karena kurang meratanya pembangunan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Papua.
Akibatnya, kata Melki, pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik karena akses jalan yang tidak layak untuk dilalui dan perumahan warga yang tidak sesuai dengan pola hidup sehat.
“Ini persoalan kita bersama sehingga kami berharap ada peran serta dari sektor-sektor lain untuk meningkatkan kesehatan di Papua. Persoalan kesehatan di Papua menjadi perhatian khusus,” ujarnya.
Melki juga menilai, pelayanan kesehatan yang baik belum dirasakan oleh masyarakat Papua, khususnya di wilayah pedalaman akibat dari kemiskinan. Dan kemiskinan secara ekonomi itu dekat dengan gizi buruk atau stunting.
“Ini yang perlu kita sinergikan bersama. Jangan kita hanya melihat ujungnya atau angka stunting saja, tetapi itu bagian dari kerja di bidang ekonomi, PUPR dan stakeholder lainnya,” katanya. (Toding)
