Enam Kali WTP, BPK Minta Pemprov Tindaklanjuti Temuan di Sekretariat DPRP

Penyerahan LHP Pemprov Papua dilakukan secara virtual oleh anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis kepada Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam rapat sidang paripurna di DPR Papua, Jumat (26/6/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua untuk ke-enam kalinya secara berturut – turut meraih  opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyerahan LHP Pemprov Papua dilakukan secara virtual oleh anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis kepada Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam rapat sidang paripurna atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2019 di DPR Papua, Jumat (26/6/2020).

Harry Azhar Azis dalam sambutan mengungkapkan, BPK dua bulan melakukan pemeriksaan LHP atas LKPKD tahun anggaran 2019 terdiri dari tiga laporan LHP atas LKPD tahun anggaran 2019, LHP atas sistem internal dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami pimpinan BPK RI berkeyakinan memberikan WTP Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019 disusun berdasarkan standar pemerintah berbasis akrual dan merupakan tahun kedua penyerapannya,” terangnya.

Menurutnya, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Papua yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 15,239 triliun dari anggaran sebesar Rp 15,145 triliun, Belanja dengan transfer dengan realisasi sebesar Rp 13,421 trilun dari anggaran Rp 15,447 triliun dan total Aset sebesar Rp 24,576 trilun serta surplus sebesar Rp 4,042 triliun.

“Berdasar pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemprov Papua telah sesuai prosedur yang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan terdapat kepatuhan,” tandasnya.

Namun demikian, BPK RI masih menemukan permasalahan yakni kontrak pembangunan dermaga kantor DPR Papua tahap ketiga melampaui anggaran, pertanggungjawaban belanja ATK, belanja cetak dan  pengadaan kegiatan dialog pada sekretariat DPR Papua belum didukung dengan bukti yang lengkap dan pengelolaan persedian belum memadai serta penataan asset belum tertib.

“Atas permasalahan tersebut BPK RI telah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemprov Papua,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal bersyukur atas hasil LHP atas LKPD tahun anggaran 2019 kembali meraih WTP.

“Ini memberikan suatu indikator kepada kita semua bahwa Pemprov Papua dan semua perangkat sudah menjalankan proses administrasi akuntabilitas dengan baik sehingga terus kita pertahankan sementara kurang akan kita perbaiki terutama masalah aset,” katanya.

Klemenn mengatakan, Pemprov Papua mempunyai waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI, agar ke depan dapat berjalan dengan baik. (Toding)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *