Bupati dan Wali Kota Diberi Kewenangan Penuh Tangani Covid-19

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM foto bersama usai Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua memberikan kewenangan penuh kepada bupati dan walikota dalam mengambil kebijakan terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan usai rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020) mengatakan, bupati dan wali kota dapat mengambil kebijakan sesuai karakteristik daerah masing-masing.

“Supaya mereka bisa mengambil kebijakan yang dirasa perlu baik secara preventif maupun kuratif dalam menangani Covid-19 sesuai karakteristik daerah masing-masing,” kata Klemen Tinal.

Menurut Klemen, pemberian kewenangan kepada bupati dan wali kota dalam masa relaksasi tahap III yang berlaku dari 4 Juli hingga 31 Juli 2020, kabupaten dan wali kota dapat memperkecil dan mempersempit penyebaran Covid-19.

“Sehingga kita harap pandami Covid-19 cepat selesai di daerah kita,”terangnya.

Ia mengingatkan agar kelonggaran penerbangan dan kapal laut tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga tidak muncul penyebaran transmisi lokal.

“Kita longgar tetapi secara selektif, standar prosedur harus kita jaga dengan baik bagi yang ingin bepergian keluar dari Papua ikuti prosedur, bukan hanya protokol kesehatan tetapi juga norma yang sudah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Lanjutnya, pengambilan rapid test bagi warga yang bepergian baik keluar Papua maupun antardaerah dapat dilakukan di Rumah Sakit Provita. “Kalau mau pergi urus rapid tes di Rumah sakit Provita,” terangnya.

Namun demikian, Wagub kembali mengingatkan agar rumah sakit tidak asal mengambil sampel darah namun harus mengambil darah dari pembuluh darah.

“Rumah sakit jangan asal ambil sampel tetapi harus dari pembuluh darah, tidak boleh hanya sembarang-sembarang akhirnya orang pergi membawa transmisi lokal,” ucapnya.

“Ini terjadi beberapa bupati mengeluh, orang sampai disana semuanya positif, justru membawa transmisi lokal sehingga benar-benar pintu keluar masuk harus dijaga ketat oleh Satpol, Polisi, Angkata Udara, kita bersama-sama yang menangani disiplin, menangani supaya keberangkatan warga tidak membawa transmisi lokal ke daerah lain,” katanya lagi. (Toding)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *