Relaksasi Tahap III, Pemerintah Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020).

JAYAPURA (PB.COM) – Memasuki relaksasi konstektual Papua tahap III, Pemerintah Provinsi Papua memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua dengan menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan dalam penanganan Covid-19 berbasis masyarakat.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM dalam rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersama Forkopimda, bersama instansi terkait dan diikuti para bupati secara virtual zoom di Jayapura, Jumat (3/7/2020).

Klemen Tinal mengungkapkan kebijakan relaksasi tahap III bertemakan relaksasi PSDD, “Adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 konstektual Papua serta memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 berlaku selama 28 hari mulai 4 sampai 31 Juli 2020.

“Bupati dan Wali Kota pada lima wilayah adat bertanggungjawab sebagai pengendali dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing dan Pemprov mendukung penanganan Covid-19 di kabupaten/kota secara selektif,” terangnya.

Selain itu, permberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan kerjasama lintas sector, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Lanjutnya, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan membangun potensi dan keunggulan masyarakat, saling membantu dan gotong royong melalui pembentukan kampung tangguh dan RT/RW tangguh Covid-19 yang menjadi basis pemutusan rantai penularan Covid-19.

“Mengefektifkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan umum, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit mitra wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi umum atau pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan,” ucap Klemen Tinal.

Pemerintah Provinsi Papua mendukung peningkatan fungsi rumah sakit antara lain instalasi gawat darurat (IGD), kebutuhan air bersih, peningkatan daya listrik, peralatan test PCR dan fasilitas kesehatan.

“Memastikan pemenuhan tenaga medis baik jumlah maupun keahlian yang dibutuhkan serta pemberian insentif dan akomodasi bagi seluruh tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19,” katanya lagi. (Toding)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *