Para penumpang saat turun dan naik di Pelabuhan Jayapura, Sabtu (04/07/2020)
JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical, SKM.M.Kes mengatakan pihaknya menemukan ada sejumlah calon penumpang kapal laut yang hendak melakukan perjalanan esok, Kamis (09/07/2020) dengan KM Dobonsolo kedapatan memalsukan hasil Rapid Test yang dikeluarkan Labkesda Papua.
“Tadi kita temukan ada 6 orang yang melakukan pemalsuan itu. Jadi mereka ini dari hasil Rapid Test dari Labkesda dinyatakan reaktif. Tetapi agar bisa lolos, mereka pakai tipex penghapus dan tulis tangan nyatakan bahwa hasil mereka non reaktif,” kata Harold kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Rabu (08/07/2020) malam.
“Kita curiga karena capnya itu tidak basah. Jadi saya ambil berkas mereka dan langsung ke Labkesda untuk konfirmasi. Ternyata di register mereka, nama mereka berlima ini reaktif. Modus operandinya, teman mereka yang hasilnya non reaktif itu, dia hapus identitas umum, dia copy suratnya lalu 5 teman lainnya yang hasilnya reaktif tulis nama dan menjadi non reaktif,” lanjutnya.
Salah satu bukti hasil Rapid Test palsu yang ditemukan KKP Jayapura.
Menurut Harold, kasus pemalsuan ini ditemukan di Kantor PELNI, Argapura. Sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pihak pihak PELNI Jayapura, setiap calon penumpang kapal yang hendak berangkat membeli tiket dengan menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil Rapid Test yang divalidasi oleh petugas KKP Jayapura di tempat itu.
“Oleh karena itu, saran kami dari KKP, agar tidak terjadi pemalsuan lagi, sebaiknya hasil Rapid Test itu pakai ketik, print dan pakai Barcode. Bahaya sekali karena nanti tempat tujuan yang didatangi akan kena Covid baru di sana. Begini-begini ini yang bikin kasus Covid kita tidak selesai-selesai,” tegas Harold.
Sejumlah penumpang yang kedapatan melakukan pemalsuan surat kesehatan itu rencananya akan berangkat ke Serui, Sorong, Bau-Bau dan Makassar. Esok, sesuai rencana, KM Dobonsolo akan sandar di Pelabuhan Jayapura.
Untuk meningkatkan pengawasan, kata Harold, pihak KKP sudah meminta Satpol PP Kota Jayapura untuk mem-back up tugas mereka. Saat ini, terdapat 23 petugas yang diturunkan di Pelabuhan Jayapura dari pagi hingga malam untuk melakukan validasi dokumen kesehatan para calon penumpang, dimana 15 tenaga berasal KKP, 2 sopir dan 6 relawan.
“Tiap hari begitu. Yang penjualan tiket di Kantor Pelni Argapura kita tempatkan 10 orang sebagai tim yang validasi data penumpang saat mereka beli tiket. Jadi kantor kita itu kosong. Ini kadang kita kerja lebih dari 8 jam. Jadi saya mohon masyarakat jujur agar tidak membuat kita sibuk dengan kerjaan baru,” tutur Harold.
Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) mengatakan pihaknya sudah mendengar laporan terkait pemalsuan surat kesehatan ini.
“Kami akan meminta bantuan pihak keamanan untuk menangani hal ini. Tadi kami sudah bicarakan dan sepakti, hasil Rapid Test di Labkesda nanti kita akan usahakan pakai ketik, print dan ada Barcode. Sehingga dengan demikian, orang tidak bisa palsukan lagi,” ujar Sumule saat memberi keterangan pers secara virtual, Rabu malam.
Sementara itu, terkait harga pemeriksaan Rapid Test yang kini dipatok oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 150 ribu per orang, pihaknya belum bisa merealisasikan di Papua karena saat ini, alat Rapid Test yang beredar adalah produk luar negeri yang mahal.
“Harga Rp 150 ribu itu dengan perhitungan bahwa alat Rapid Test merupakan produk Indonesia dengan harga jual sekitar Rp 75 ribu sebagaimaan disampaikan Menteri Kesehatan saat kunjungan kemarin. Tetapi harus diingat, untuk masyarakat di Provinsi Papua, jika melakukan Rapid Test di fasilitas kesehatan yang menerima bantuan alat Rapid Test, maka itu gratis atau tidak dipungut biaya. Kalau ada yang pungut biaya, lapor ke kami di Satgas dan kita siap tindaklanjuti,” tegasnya.(Gusty Masan Raya)
