Tidak Ada Kampanye Akbar di Pilkada Serentak Tahun Ini

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melakukan rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, KPU Papua, Bawaslu Papua, dan Forkopimda di Jayapura, Jumat (10/7/020).

JAYAPURA (PB.COM) – Tahapan kampanye akbar atau konvoi massa ditiadakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, sesuai protokol kesehatan saat pandemi virus Corona (Covid-19).

Hal ini diegasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melakukan rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, KPU Papua, Bawaslu Papua, dan Forkopimda di Jayapura, Jumat (10/7/020).

“Tahapan Pilkada kampanye calon kepala daerah boleh dilakukan, namun massa yang ikut konvoi dibatasi jumlahnya sehingga tidak melibatkan massa yang banyak,” tegas Tito.

Ia menjelaskan penerapan kebijakan ini mengingat tingkat penyebaran covid-19 di Indonesia yang semakin hari semakin tinggi, dan hingga kini vaksinnya belum ditemukan, maka untuk Pilkada Serentak 2020 proses kampanye dibatasi jumlah orang yang datang.

“Semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan proses Pilkada ini bukan hanya di Indonesia, tetapi ada beberapa negara yang pada tahun ini melaksanakannya,” ujarnya.

Tito mencontohkan, pada ada beberapa negara yang melaksanakan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, semisal, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

“Saya apresiasi Pilkada di Korea Selatan, dimana prosesnya berjalan lancar dan tingkat penyebaran virus setelah Pilkada nol persen. Nah, ini yang harus kita contohi untuk Pilkada nanti di Indonesia, khususnya di Papua,” katanya.

Untuk itu, dirinya berharap KPU dan Bawaslu harus bekerja keras melakukan sosialisasi hingga ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota terkait dengan protokol kesehatan dalam proses kampanye hingga pencoblosan nanti.

“Calon kandidat juga harus membantu pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan. Kalau sudah dihimbau untuk tidak mengumpulkan massa dengan jumlah banyak, maka harus dipatuhi. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak ada klaster baru seusai Pilkada,” tegasnya. (Toding)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *