Pemuda KTT Kutuk Aksi Pemukulan Aparat Terhadap Demonstran di Kota Tual

Heder Ali Fidmatan, S.Sos

 

JAYAPURA (PB.COM)Salah satu tokoh pemuda asal Kecamatan Pulau Kur, Tam, dan Tayando (KTT) di Kota Jayapura, Papua Heder Ali Fidmatan, S.Sos menyayangkan dan mengutuk keras tindakan oknum aparat kepolisian di Polres Maluku Tenggara yang melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa saat  demonstrasi di DPRD Kota Tual.

“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan  oknum aparat kepolisian di Kota Tual terhadap mahasiswa yang demonstrasi. Mahasiswa dan masyarakat kan  hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD dari Dapil KTT. Tapi mengapa mereka harus dipukul? Kan bisa pakai pendekatan persuasif dan manusiwi. Saya minta aparat yang melakukan kekerasan harus diproses hukum,” kata Ali kepada papuabangkit.com, Senin (20/07/2020).

Menurut Ali, ruang demokrasi harus menjunjung tinggi hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Apalagi, lembaga yang didatangi adalah DPRD yang notabenenya representasi dari rakyat yang berdemonstrasi itu.

Justru demonstrasi yang dilakukan ini, kata Ali, karena tiga anggota DPRD Kota Tual dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Kur, Tam, dan Tayando (KTT) selama dua periode ini tidak bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai janjinya saat kampanye pemilihan legislatif.

Mereka mewakili kegelisahan dan keprihatinan dari seluruh masyarakat Pulau Kur, Tam dan Tayando tentang timpangnya pembangunan di sana. Mereka minta perhatian dari DPRD dari Dapil KTT terkait kebutuhan dasar di sana yang belum mereka nikmati dengan baik, mulai dari listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, jembatan, jalan penghubung desa, pendidikan dan kesehatan. Ini adalah janji politik selama dua periode ini, yang tidak diperjuangan dan direalisasikan. Makanya mereka datang demo ke DPRD Kota Tual,” tegas Ali.

Oleh karena itu, Ali sangat prihatin mendengar adanya aksi pemukulan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi pada 15 Juli 2020 itu. Hal ini jelas membungkam demokrasi dan tidak menghormati hak menyampaikan pendapat setiap warga negara.

“Harusnya kan dengan pendekatan yang manusiawi, mengapa harus dengan kekerasan,” tegas Ali.

Sebagaimana diberitakan situs berita online beritabeta.com, ratusan warga asal Kecamatan Pulau Kur, Tam, dan Tayando (KTT),  Kota Tual, menolak usulan DPRD Kota Tual tentang pengadaan helikopter yang pernah disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tual tahun 2019.

Ratusan warga asal Kecamatan Pulau Kur, Tam, dan Tayando (KTT) Kota Tual yang melakukan demonstrasi pada Rabu (15/07/2020) lalu (foto: beritabeta.com)

 

Warga yang tergabung dalam Komunitas Penyambung Suara Rakyat (Kop-Surat) ini mendatangi Kantor DPRD Kota Tual dengan menggelar aksi demo, Rabu (15/07/2020).

Mereka meminta DPRD Kota Tual untuk tidak melanjutkan  usulan pengadaan helikopter yang akan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat di wilayah pulau-pulau tersebut.

“Rekomendasi DPRD Kota Tual untuk beli satu unit helikopter bagi warga di pulau- pulau itu  merupakan satu bentuk pelecehan terhadap rakyat. Sebab yang terpenting itu masyarakat dapat menikmati infrastrulktur dasar,” kata Juru bicara Kop-Surat, Trisnawati Bayal. (Gusty Masan Raya/dbs)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *