Suaasana pemeriksaan dokumen kesehatan para calon penumpang di Bandara Sentani Jayapura.
JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical, SKM.M.Kes menegaskan bahwa informasi terkait pencabutan syarat Rapid Test bagi pelaku perjalanan adalah tidak benar alias hoax.
“Informasi itu hoax. Sampai sekarang kami tetap berpegang pada aturan sebelumnya bahwa seluruh pelaku perjalanan tetap lakukan Rapid Test. Sementara penduduk yang bukan ber-KTP Papua yang mau masuk Papua tetap mengantongi PCR (Polymerase Chain Reaction) dan surat izin masuk wilayah,” tegas Harold sebagaiman rilis yang diterima papuabangkit.com, Selasa (08/09/2020 malam.
Menurut Harold, sesuai Kepemenkes nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (per 13 Juli 2020), disebutkan bahwa rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. Penggunaan rapid test tetap dilakukan pada situasi tertentu seperti dalam pengawasan pelaku perjalanan. Dalam pedoman tersebut dijelaskan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri (domestik), diharuskan untuk mengikuti ketentuan sesuai protokol kesehatan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh penumpang dan awak alat angkut dalam melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19.
KKP Jayapura saat melakukan Rapid Test bagi calon penumpang yang akan menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Jayapura.
Sampai saat ini, lanjut Harold, masih berlaku Surat Edaran (SE) Menkes No HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan SE Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 9 TAHUN 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Pengawasan kekarantinaan kesehatan di Pintu Masuk (Pelabuhan, Bandar Udara, dan PLBDN) dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemerintah daerah,“ urainya.
Dalam peraturan tersebut disebutkan selain menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19, penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/ antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, sejak surat keterangan diterbitkan. (Gusty Masan Raya)
