Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM saat diwawancara wartawan, Senin (14/9/2020).
JAYAPURA (PB.COM) – Akibat defisit anggaran, akhirnya Pemerintah Provinsi Papua tahun ini menunda semua pekerjaan proyek fisik skala besar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM usai pembukaan rapat paripurna dalam rangka penetapan Raperdasi tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2020 di Gedung DPRP Jayapura, Senin (14/9/2020).
“Selain karena adanya defisit anggaran, penundaan pekerjaan fisik skala besar juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sebab sebagian besar pekerja (tukang) bangunan yang bekerja asalnya dari luar Papua,” kata Klemen.
Menurutnya, hal ini untuk menghindari terjadinta cluster baru di tengah pandemi ini. Oleb sebab itu, pekerjaan atau proyek fisik besar untuk sementara dihentikan.
Ia mengatakan, Pemprov bersama DPRP sepakat akan mengevaluasi seluruh pekerjaan skala besar dalam APBD Perubahan tahun 2020.
“Kepada instansi teknis yang memiliki pekerjaan besar agar membayar sesuai presentase apa yang sudah dikerjakan. Artinya, jika sampai September 2020 sudah mencapai 80 persen, maka yang dibayar sesuai itu saja,” terangnya.
Mantan Bupati Mimika tersebut mengaku untuk anggaran pekerjaan fisik pada APBD Perubahan tahun ini untuk sementara digeser.
“Nanti PADA APBD induk 2021 baru secara rasional dan objektif akan dilihat apa yang menjadi kebutuhan ke depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRP Johny Banua Rouw, mengatakan dalam APBD-P 2020, pihaknya sudah sepakat untuk melihat (evaluasi) kembali seluruh pekerjaan-pekerjaan fisik dengan konsekuensi waktu yang terbatas.
“Di sisa tahun ini, penggunaan anggaran hanya efektif 2 bulan, sehingga tidak perlu membuat proyek besar agar anggaran yang ada bisa terserap dengan baik,” katanya.
Sementara untuk anggaran sisa, ujar ia, sudah disepakati akan digunakan untuk membantu masyarakat dengan cara membuat program padat karya supaya semua masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan di tengah pandemi.
Meskipun, lanjutnya, di tengah pandemi ekonomi Papua terbaik di Indonesia (peringkat 1). Artinya, menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sudah sangat baik, sebab mampu mempertahankan ekonomi di tengah wabah.
“Kami harap dengan adanya program padat karya, masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan baik di sektor ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,” lanjutnya.
“Kami harap, di sisa tiga bulan ini apa yang dilakukan pemerintah bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. (Toding)
