Pemerintah Republik Jerman (diwakili GIZ) bersama Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan kerjasama secara virtual.
JAYAPURA (PB.COM) – Wujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel, Pemerintah Republik Jerman (diwakili GIZ) bersama Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatanganan kerjasama secara virtual.
Penandatangan tersebut dilakukan di ruang kerja Sekda Papua secara virtual, Jumat (15/1/2021). Hal ini sebagai wujud dukungan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak tahun 2007 dalam proyek kerjasama bilateral.
Hal tersebut sejalan dengan visi misi Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder termasuk di dalamnya dilakukan oleh negara-negara donor yang secara khusus mendukung pencegahan korupsi untuk mewujudkan good governance.
Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC), fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021. Pada fase ini Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.
Berbagai bentuk kerjasama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, di antaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan SEKNAS FITRA), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doreb Wakerkwa, SH memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Katanya, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atapun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, Teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua tandasnya, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik,” katanya.
Acara ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, beberapa Kabupaten di Papua dan Papua Barat , LSM lokal, perguruan tinggi lokal dan pihak swasta dan juga diisi presentasi oleh beberapa LSM. Di antaranya, FITRA, Indonesian Corruption Watch (ICW), serta juga dilakukan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platform multipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan.
Khusus SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo. (Toding)
