870 Orang Tenaga Pendampingi Desa di Papua Dilatih

Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP.MKP membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program P3MD Tahun Anggaran 2017 di GOR Waringin.

JAYAPURA (PB) – Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP.MKP  membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program  P3MD Tahun Anggaran  2017 di GOR Waringin, Kota Jayapura, Selasa (29/11/2017).

Sekda mengutarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah lainnya bahwa transfer dana  dari  pemerintah pusat langsung  ke  Kabupaten/Kota. “Artinya tanggungjawab pengelolaan dana yang masuk ke masing-masing kampung melekat di kabupaten/kota,” ujarnya.

Oleh karena itu, tuturnya, para bupati dan wali kotalah yang  bertanggungjawab penuh  terhadap keberhasilan  pengelolaan Dana  Desa, Prospek maupun Gerbangmas. Pasalnya, Pendamping Desa yang berada di lapangan mengetahui kondisi  riil di  lapangan dan mengetahui pula kondisi masyarakat Kampung.

Ia mengutarakan, semuanya  menyadari bahwa tantanan pemerintah, khusus di Papua  bahwa pemerintahan terendah  hanya sampai ke Kampung –kampung.  Ketika disejajarkan dengan pemerintahan yang ada di luar Papua yang terbreakdown hingga  Dusun, RT dan RW.  Tapi semua pun mengetahui di Papua pemerintahan terendah hanya sampai Kampung.

Sekda menjelaskan, Papua  memiliki keterbatan dalam  hal membaca  dan menulis, termasuk aparat Kampung tak memiliki kapasitas yang luar biasa,  terutama untu mengelola dana-dana  yang  masuk ke kampung-kampung. “Dan ini secara politik dan secara kearifan  lokal  nyata harus kita hadapi di Papua,” katanya.

Namun demikian, pihaknya merasa berbesar hati dan mempunyai keyakinan penuh dengan kehadiran para Pendamping Desa, dimana kapasitas dan kemampuan  dalam  mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala  BPMK  Provinsi Papua Donatus Motte  mengatakan pelatihan ini   untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa  melalui program  P3MD tahun anggaran  2017,  memanfaatkan  sumber dana APBN.

Ia menjelaskan, kegiatan ini berlangsung  pada 29 November  hingga 2 Desember 2017  dan   diikuti  Pendamping Desa sebanyak 870 orang dari seluruh  dari  29 Kabupaten/Kota.  Total Pendamping  Desa  sebanyak  1.253 orang   yang direkrut  pada tahun 2015 dan 2016. “Kami hanya memanggil  870  orang,  selebihnya masih bertugas  di masing –masing wilayah, untuk melaksanakan  pembagian dana Prospek,” terang Mote.

Menurutnya,  pada  tanggal 3 Desember  2017 mereka diliburkan dan kembali kerumah masing-masing untuk  merayakan  Natal dan   Tahun Baru. Selanjutnya  pada tanggal 8  Januari 2018 mereka harus kembali ke lokasi  tugas masing-masing sembari menunggu SPP Perpanjangan tahun 2018.

Sedangkan Tenaga Ahli/Pendamping Desa Kabupaten Supiori Andy Tanati  menyampaikan pihak P3MD Provinsi Papua  telah mengurus  BPJS Ketenagakerjaan   bagi seluruh Pendamping Desa, sehingga apabila ada resiko kerja di lapangan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Daerah Diminta Data Jumlah OAP

Sejak berlakunya Otsus tahun 2001 silam,  ternyata  Papua hingga kini tidak memiliki data jumlah Orang Asli Papua (OAP).  Gubernur dan Wakil Gubernur berinisiasi Papua harus punya  data yang jelas dan tegas berapa  jumlah OAP. Oleh karena itu,  para Bupati dan Walikota  yang berada  di  Bumi  Cenderawasih, untuk mendata berapa jumlah OAP di masing-masing wilayah.

Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP usai membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program  P3MD Tahun Anggaran  2017 di GOR Waringin, Kota Jayapura, Selasa (29/11/2017) mengatakan hal ini menjadi tugas yang  terpatri dalam diri  para Bupati dan Walikota,  untuk mendata  dengan baik berapa jumlah OAP. Pasalnya,  merekalah  yang mengetahui kondisi obyektif  masyarakat   setempat.

“Jangan kan selama 16 tahun  Papua  belum punya data OAP, seharusnya sejak  Pemprov Irian Barat   bergabung dengan NKRI  harusnya kita punya data  berapa  jumlah OAP. Itu  harus bukan hanya karena Otsus terus kita mempunyai data. Tapi data jumlah OAP  misalnya  untuk usulan  DAK dan lain-lain,”tuturnya.

Ditanya permasalahnnya sehingga  Papua belum mempunyai jumlah OAP, pihaknya menyampaikan   tentunya semua  pihak harus bijaksana dan dengan jujur mendata  berapa jumlah OAP

“Jangan sampai kita menaikkan jumlah penduduk atas dasar kepentingan tertentu. Kita memekarkan Kampung dan Distrik hanya karena kepentingan janji politik misalnya tapi bagaimana masyarakat ini terakomodir dengan baik,” tandasnya (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *