Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes
JAYAPURA (PB)—Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memberikan Piagam Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Papua karena dinilai memiliki kinerja baik dalam hal pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap sejumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan selama tahun 2018.
Piagam penghargaan yang ditandatangani Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, drg. R. Vensya Sihotang, M.Epid tertanggal 2 Oktober 2018 itu diterima oleh Dinas Kesehatan Papua melalui Surat Elektronik (surel), Selasa (02/10/2018).
Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes per telp mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah diam-diam memantau dan menilai kinerja Dinkes Papua bersama seluruh jajaran dinas kesehatan di 29 kabupaten/kota dan para petugas kesehata di Puskesmas.
Piagam Penghargaan Kinerja Baik Untuk Dinkes Papua terkait Pelaksanaan SKDR 2018.
“Pasca KLB Asmat, memang kami seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Papua benar-benar bekerja keras melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon terutama terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya KLB. Jika ada laporan pengaduan masuk, kami cepat merespon, kadang gandeng UP2KP turun ke lapangan langsung. Tapi kami ini bekerja tulus untuk mau cegah jatuhnya angka kesakitan dan kematian untuk selamatkan rakyat Papua, bukan bekerja untuk dapat penghargaan seperti ini,” kata Aloysius.
Menurut Aloysius, SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat merupakan tindakan cepat yang dilakukan tim kesehatan yang ahli dalam bidangnya terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan langkah-langkah yang terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangannya menjadi lebih cepat dan akurat pula.
“Kita sudah petakan ada 17 daerah yang potensi KLB di Papua. Untuk atasi Asmat dan beberapa daerah rawan KLB seperti Korowai Danowage, Mbua, Seminage, kami tempatkan tim kesehatan khusus wilayah terisolir. Nah kesehatan ini kan hanya asap dari semuanya. Karena itu, saya minya SKPD lain, mari kita kerjasama lintas sektor dengan menyediakan kebutuhan masyarakat yang menunjang kesehatan mereka seperti air bersih, rumah layak huni, gizi dengan peternakan dan pertanian yang baik. Jika ini tercipta, saya yakin KLB di Papua tidak terjadi lagi,” tegas mantan Direktur RSUD Abepura ini. (Gusty Masan Raya)
