Ombudsman Anugerahkan Provinsi Papua Predikat Kepatuhan 2018

 

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM ketika menerima penghargaan dari Ombudsman RI di Jakarta, Senin (10/11/2018).

JAKARTA (PB)—Pemerintah Provinsi Papua, Senin (10/12/2018) menerima penghargaan Predikat Kepatuhan tahun 2018 dari Obudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga negara yang mengawasi pelayanan public. Penghargaan yang diserahkan di Auditorium TVRI Pusat di Jakarta itu diterima Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM.

Penanggung Jawab Survei Kepatuhan, Prof. Adrianus Meliala yang juga anggota Ombudsman RI mengatakan, lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan predikat survey kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Adrianus, survei kepatuhan ini dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten di Indonesia.

”Hasil survei kepatuhan ini menyatakan tahun 2018 sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah,” ujar Adrianus kepada wartawan.

Dengan predikat ini lebih khusus di kementerian, kata Adrianus, tentu indikator yang juga menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti kaum disabilitas, ibu menyusui, dan manula.

Sementara itu, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar di lembaga menunjukkan sebanyak 25 persen atau 1 lembaga masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Untuk penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 16 Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa sebanyak 62,50 persen atau 10 Pemerintah Provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Kemudian 25 persen atau 4 Pemprov masuk zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.

12,50 persen atau 2 Pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

“Pemprov Papua masuk dalam zona hijau kepatuhan tinggi. Ini sebuah apresiasi bagi Pemprov Papua. Untuk penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 24,12 persen atau 48 Pemkab masuk dalam zona merah dengan kepatuhan rendah,” katanya.

Sebanyak 44,22 persen atau 88 Pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Kemudian 31,66 persen atau 63 Pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Terakhir, lanjutnya, penilaian terhadap 49 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 18,37 persen atau 9 Pemkot masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sebanyak 44,90 persen atau 22 Pemkot masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. 36,73 persen atau 18 Pemkot masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

 

Terus Berbenah

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengungkapkan, perlahan tapi pasti, Pemprov Papua berada pada jalur yang baik dan tepat dalam hal pengelolaan pemerintahan.

Diakuinya, sebelumnya Pemprov Papua berada pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah, namun berkat kerja keras seluruh stakeholder di jajaran Pemprov Papua akhirnya hasil yang dicapai sangat luar biasa dimana bisa menjadi zona hijau.

“Dari 34 provinsi di Indonesia, Pemprov Papua dapat nilai besar. Ini suatu hasil yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Kita berharap dapat konsisten dan mempertahankan penilaian ini demi pelayanan kepada masyarakat di Papua,” katanya.

Lebih jauh Wagub meminta sekaligus berharap kepada Pemerintah Kabupaten yang ada di Papua supaya bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan publik dan dapat mengikuti jejak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang juga menerima predikat kepatuhan zona hijau.

“Kabupaten yang banyak di Papua kemana semua. Ini kabupaten banyak-banyak bikin apa saja. Masa tidak satupun yang bisa mendapatkan predikat kepatuhan. Contoh lah seperti Pemkot Jayapura,” tegasnya.

Sekedar diketahui, dari hasil penilaian tertinggi untuk predikat Pemerintah Kota jatuh kepada Pemerintah Kota Ambon.

Kemudian untuk Pemerintah Kabupaten jatuh kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya untuk Pemerintah Provinsi jatuh kepada Pemerintah Provinsi Kepulayuan Riau. Sedangkan untuk lembaga jatuh kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian Kementerian Pertahanan. (Gusty Masan Raya/rm)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *