Yahukimo Raih 2 Penghargaan Dari Pemprov Papua

Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Elai Giban, SE.MM ketika menerima Papua Bangkit Award di sela-sela Musrenbang Inspirasi tingkat Provinsi Papua di Aston Hotel Jayapura, Rabu (24/04/2019).

JAYAPURA (PB.COM)—Kabupaten Yahukimo meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Papua atas keberhasilannya dalam menurunkan angka  kemiskinan dan menaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayahnya.

Dua penghargaan bertajuk Papua Bangkit Award itu diterima Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Yahukimo, Elai Giban, SE.MM di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Inspiratif tingkat Provinsi Papua di Aston Hotel Jayapura, Rabu (24/04/2019).

“Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemprov Papua, khususnya Bappeda Papua yang telah menilai kinerja kami. Ini adalah bentuk motivasi kepada kami untuk terus membangun Yahukimo,” kata Elai Giban kepada papuabangkit.com per telp, Jumat (26/04/2019).

Menurut Elai, penghargaan itu diterima dalam dua kategori yaitu keberhasilan Pemerintah Yahukimo dalam menurukan angka kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu 2015-2017 sebesar 1.93% dari 41.26% pada tahun 2015 menjadi 39.33% pada tahun 2017.

Prestasi pertama diraih Lanny Jaya yang behasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2.37% disusul Deiyai sebesar 2.11 % dalam kurun waktu yang sama.

“Sedangkan penghargaan kedua adalah kategori Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Terbaik di Provinsi Papua sepanjang 2015-2017 disusul Waropen, dimana di Yahukimo, Indeks Pembangunan Gender meningkat sebesar 2.4 point dari 68.13 pada tahun 2015 menjadi 70.53 pada tahun 2017,” ujar Elai.

 

Alasan Naiknya PIG

Asisten II Setda Yahukimo, Elai Giban juga menjelaskan, di masa pemerintahan Bupati Abock Busup dan Wakil Bupati Yulianus Heluka, peran, kapasitas dan potensi SDM perempuan Yahukimo benar-benar ditingkatkan. Di ruang birokrasi pemerintahan, banyak perempuan diberi peluang untuk mengisi jabatan-jabatan strategis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yahukimo. Selain itu, banyak juga kaum perempuan Yahukimo diberi ruang untuk berkiprah di politik.

“Sejumlah kepala dinas dan kepala kampung di Yahukimo dipimpin perempuan, kemudian di eselon III, banyak sekretaris OPD dan kabag do 34 OPD juga diisi perempuan. Banyak juga perempuan hari ini menjadi Caleg, itu bukti bahwa pemerintah Yahukimo memberi ruang bagi perempuan,” kata Elai.

Bidang lain yang menjadi perhatian Pemkab Yahukimo adalah ekonomi. Kata Elai, kaum perempuan Yahukimo saat ini banyak menjadi pengusaha sukses. Sementara itu, di tingkat ekonomi kerakyatan, Mama-Mama Papua juga diperhatikan.

“Mereka belajar berwirausaha, kredit di bank, punya ruko dan toko di Dekai. Kita juga memperhatikan Mama-Mama Papua diberi modal untuk berjualan di pasar, baik jualan hasil bumi maupun sembako. Kami akan terus mendorong agar Mama Papua terus mandiri di atas tanahnya sendiri,” urainya.

Elai berharap, tiga indikator ini yakni birokrasi, politik dan ekonomi tetap terus digenjot oleh Pemkab Yahukimo ke depan. Termasuk, tetap mempertahankan rendahnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Yahukimo. Sebab menghargai dan menghormati perempuan, kata dia, adalah menghargai dan menghormati sumber kehidupan.

Sekedar diketahui, isu gender memang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Kementerian Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) per Desember 2018 merilis, disparitas pembangunan gender terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini dapat dilihat dari peringkat IPG tertinggi yang mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di KBI.

Provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sulawesi Utara (94,78), DKI Jakarta (94,70), dan DI Yogyakarta (94,39). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Kalimantan Timur (85,62), Papua Barat (82,42) dan Papua (79,09). (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *