Ferdinando Solossa saat dikalungi kartu tanda kepesertaan dalam pendidikan politik yang digelar DPP Golkar di Jakarta.

JAKARTA (PB.COM)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat, Papua Barat, sekaligus Pengurus DPD Golkar Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa menegaskan bahwa Pendidikan Politik Golkar bukanlah ajang untuk konsolidasi politik oleh kandidat Ketua Umum tertentu. Acara ini murni merupakan bentuk tanggung jawab Partai Golkar dalam mendidik dan meningkatkan kualitas kadernya.

“Pendidikan yang diselenggarakan Partai Golkar 2019 semata-mata bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas kader Golkar dalam mengaplikasikan Pancasila untuk membangun bangsa dan negara. Karena itu, even ini sangat penting bagi kami, para kader Partai Golkar,” tegas Ferdinando usai acara Pendidikan Politik Partai Golkar 2019 di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Ferdinando, dalam kegiatan itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan benteng untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selain itu, Golkar selalu mengutamakan prinsip untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Oleh sebab itulah, kami Partai Golkar ada dalam pemerintahan,” jelas Ferdinando.

Terkait Munas Partai Golkar yang berlangsung 3 sampai 6 Desember 2019 nanti di Ritz Carlton, Jakarta, Ferdinando berharap semua kandidat Ketua Umum Partai Golkar mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Siapapun kader yang menang terpilih, Ferdinando menegaskan DPD Maybrat berharap ini menjadi keputusan yang terbaik bagi Partai Golkar.

Selama lima tahun ke depan, Ferdinando berharap DPP Partai Golkar 2019-2024 akan mendukung sepenuhnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin agar bisa mencapai kesuksesan.

Selain itu, ia berharap DPP Golkar yang baru betul betul menghargai kesetiaan, loyalitas, dan pengabdian dari bawah oleh para kader Golkar.

“Jangan ada lagi ada orang bukan Kader Golkar dapat rekomendasi dan diusung menjadi calon kepala daerah, hanya karena memiliki kekuatan finansial. Saya berharap cara cara pragmatis, tidak digunakan. Golkar harus mengutamakan kader partainya dan maharnya jangan mahal,” tutur Ferdinando.

Ferdinando merupakan politikus Partai Golkar. Selain sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando juga menjabat sebagai juru bicara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Tanah Papua. Oleh sebab itulah, Ferdinando bersama sejumlah tokoh DPRD seluruh Papua dan Papua Barat, menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Purn Moeldoko di Istana Keperesidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Ferdinando dan kawan-kawan menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut berlangsung pasca kerusuhan di Wamena. Salah satu poin utama masukan Ferdinando adalah meminta pemerintahan Presiden Jokowi berdialog dengan tokoh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang getol memperjuangan kemerdekaan Papua. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box