Bertemu Presiden, GMKI Tegaskan Komitmen Terhadap Pancasila

Ketua Umum PP GMKI Sahat Sinurat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo usai PP GMKI diterima Presiden di Istana Negara, Senin (31/7). (Foto: Ist)

JAKARTA (PB)—Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengapresiasi langkah tegas Presiden Joko Widodo menahan gempuran radikalisme di Indonesia dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP GMKI Sahat Martin Philip Sinurat usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (31/7) sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno sementara Sahat didampingi beberapa pengurus GMKI lainnya seperti Sekretaris Umum Alan Christian Singkali, Yosroha Sitompul, Rickho Djanti, Theo Cosner Tambunan, Steffi Gaby, dan pengurus lainnya. Kepada Presiden Jokowi, Sahat memberikan penjelasan mengenai tiga hal penting yakni mengenai Pancasila, pemerataan pembangunan, dan visi pemuda sebagai aset bangsa ke depan.

Presiden Jokowi, lanjut Sahat, kembali memberi penjelasan latar belakang diterbitkannya Perppu tentang Ormas tersebut.

“Menurut Presiden, Perppu tersebut memang sangat diperlukan untuk menahan gerakan-gerakan radikal yang kian tumbuh di Indonesia dan harus kembali kepada Pancasila sebagai rujukan berbangsa dan bernegara,” kata Sahat.
Selain itu, kata Sahat, Presiden juga menjelaskan mengenai gencarnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia saat ini. Menurut Presiden, pembangunan tidak lagi hanya berorientasi hanya di Pulau Jawa saja atau Jawa sentris, tetapi harus mencakup seluruh Indonesia sehingga ada pemerataan yang hasilnya akan ada pemerataan ekonomi nantinya.

Dalam pertemuan tersebut, GMKI secara tegas menjawab pernyataan Presiden bahwa GMKI berkomitmen untuk tetap berdiri pada nilai-nilai kebangsaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini.

“GMKI berkomitmen penuh untuk selalu berdiri pada nilai-nilai kebangsaan yang sudah diperjuangkan pendiri bangsa ini yakni Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Sahat.

Khusus mengenai Perppu Ormas, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut, GMKI juga meminta agar Perppu tersebut tidak disalahgunakan oleh jajaran di bawah Presiden mulai dari menteri sampai di daerah.

“GMKI berharap Perppu tersebut digunakan secara hati-hati, tidak asal memberangus ormas yang ada baik di pusat maupun daerah,” ucap Sahat.

 

Para Pengurus Pusat GMKI Pusat berfoto bersama usai bertemu Presiden Jokowi Senin (31/7) (Foto: Ist)

Berharap Bisa Masuk Kampus

Pada kesempatan itu, Sahat juga meminta kepada pemerintah agar organisasi kepemudaan berbasis mahasiswa seperti GMKI, HMI, GMNI, PMKRI, atau PMII, bisa dilibatkan dalam kehidupan kampus secara utuh. Menurut Sahat, selama ini organisasi-organisasi tersebut hanya dihitung sebagai organisasi kepemudaan sehingga berinduk kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dicap sebagai organisasi ekstra kampus.

“Akibatnya kami tidak bisa masuk ke kampus secara resmi dan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa di kampus secara langsung,” ujar Sahat.

Padahal, kata Sahat, organisasi seperti GMKI, HMI, GMNI, PMKRI, atau PMII, sudah lebih teruji dan lebih dipercaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila kepada para mahasiswa di kampus.

Sahat menambahkan saat ini paham radikal, seperti yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih mudah masuk kampus karena tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kampus.

“Nah, kalau kita bisa masuk, kita akan lebih berupaya mendorong mahasiswa untuk mencegah paham radikal dengan lebih banyak melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan,” ujar Sahat.

Sahat berharap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mau melihat keberadaan organisasi pemuda berbasis mahasiswa ini dan bersedia membuka ruang untuk bisa masuk ke kampus secara langsung.

“Tak hanya membantu memberikan pemahaman soal nilai-nilai kebangsaan, organisasi seperti GMKI, PMII, HMI, dan lainnya ini juga punya sumber daya dalam penelitian yang bisa dipakai oleh kampus,” kata Sahat. (Fet/Jo/GMR)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *