September Hingga Maret 2019, Presentase Penduduk Miskin di Papua Alami Kenaikan

Kepala BPS Papua, Simon Sapary (kiri) memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

JAYAPURA (PB.COM) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat presentase penduduk miskin di Papua periode September 2018 hingga Maret 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,10 persen yaitu dari 27,43 persen pada september 2018 menjadi 27,53 persen pada Maret 2019. Kenaikan ini terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan.

Penduduk miskin daerah perkotaan naik sebesar 0,25 persen poin menjadi 4,26 persen (4,01 persen pada september 2018) dan pedesaan naik sebesar 0,19 persen poin menjadi 36,84 persen (36,65 persen pada sepember 2018).

Komoditi makanan berperan cukup besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. “Pada maret¬† 2019, sumbangan garis kemiskinan makanan perkotaan terhadap garis kemiskinian sebesar 67,00 persen. Sedangkan pedesaan sebesar 78,48 persen,” jelas Kepala BPS Papua, Simon Sapary dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

Adapun komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras dan daging ayam ras. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek, daging babi dan ketela/pohon singkong.

“Pada periode September 2018 hingga Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan kenaikan. Hal ini mengindikasikan rata rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya,” papar Simon.

Sementara itu presentase penduduk miskin menurut Provinsi se-Indonesia pada maret 2019, tiga provinsi dengan penduduk miskin terbesar di kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dengan presentase 27,53 persen, Papua Barat 22,17 persen dan NTT sebesar 21,09 persen. Lalu presentase penduduk miskin terendah yakni provinsi DKI Jakarta 3,47 persen, Bali 3,79 persen, dan Kalimantan Selatan 4,55 persen. (Andi/Frida)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *