Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM (kanan).
JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan Kota agar mengintervensi kartel yang ada di Papua.
Menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM kepada wartawan di Jayapura, keberadaan kartel yang merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. “Keberadaan mereka tidak boleh menjadi benalu di atas penderitaan rakyat,” kata Klemen Tinal.
Ia memberi contoh petani yang menjual barang dari luar Papua keuntungannya hanya sekian persen, sementara yang bawa dari luar dapat keuntungan besar. “Ini yang tidak boleh terjadi,” terangnya.
Selain itu, Klemen juga meminta agar pemerintah kabupaten dan kota untuk kembali meningkatkan sektor pertanian dan perikanan yang dulunya memiliki peningkatan yang cukup baik. “Kita harus menggenjot sektor pertanian dan perikanan, kemudian barang dan jasa. Sekarang yang naik cukup drastis yakni sektor infrastruktur,” ujarnya.
Sebab sektor pertanian dan perikanan bisa naik, dengan begitu masyarakat tingkat bawah bisa sejahtera karena kedua sektor ini langsung berhubungan dengan masyarakat.
Di lain pihak, untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil demi kesejahteraan rakyat, TPID akan melakuka rapat monitoring secara berkala atau tiga bulan satu kali.
“Ini merupakan langkah baik, mengingat selama ini rapat evaluasi hanya dilakukan satu tahun sekali dan sifatnya hanya formalitas untuk mengevaluasi sehingga hasilnya tidak maksimal,” katanya lagi. (Toding)
