Dukung Produksi Ikan Tangkap, DPRD Sarmi Dorong Pembangunan SPBN

Salah seorang nelayan asli Papua di Sarmi (foto: ANTARA)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua melalui Panitia Kerja (Panja) BBM dan Covid-19 mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Sarmi guna mendukung peningkatan hasil ikan tangkap di wilayah itu.

Sekretaris Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi, Kornelius Palobo, ST ditemui di Jayapura, Jumat (10/07/2020) mengatakan pihaknya selama dua hari melakukan konsultasi dengan Pertamina MOR VIII Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua guna mendengar langsung syarat-syarat pembangun SPBN.

“Harusnya kita di Sarmi itu sudah punya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) seperti di Biak sehingga di dalamnya satu paket dengan SPBN ini. Masalanya, dari konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, salah satu syarat ialah harus memiliki pelabuhan ikan, menyediakan lokasi dan juga daerah harusnya aman. Kita belum punya pelabuhan ikan sampai sekarang,” kata anggota DPRD Sarmi dari Partai Bulan Bintang ini.

Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi saat berkonsultasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.

 

Kabupaten Sarmi memiliki potensi penangkan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang 96.058 KM dan luas laut 2.670 KM2 yang terbentang dari Distrik Pantai Barat, Sarmi Selatan, Sarmi, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Pantai Timur dan Bonggo. Berbagai jenis ikan seperti tenggiri, tuna dan kakap merah menjadi hasil andalan.

“Sayangnya, para nelayan di Sarmi seringkali kesulitan BBM dan itu sangat mempengaruhi jumlah tangkapan mereka. Kalau SPBN dibangun, kita optimis bisa lebih banyak lagi. Hanya saja, masih jadi PR bagi dinas terkait adalah hasil ikan tangkap dari para nelayan langsung dibawa keluar Sarmi untuk dijual. Hal itu tentu saja merugikan pemerintah karena tak ada Pendapatan Asli Daerah,” katanya.

Saat ini, kata Kornelius, tercatat ada 1.106 nelayan yaitu 541 nelayan Orang Asli Papua (OAP) dan 565 adalah nelayan pendatang. Namun, pihaknya akan meminta Dinas Perikanan Sarmi untuk meng-update data terbaru agar diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta terkait kuota BBM yang akan diberikan saat pembangunan SPBN bagi nelayan ke depan.

Ia mengatakan, selain bertemu dengan Pertamina MOR VIII Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, pihaknya juga bertemu pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua guna membahas rencana pembangunan SPBN di Sarmi. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPD HNSI Papua Juber Sitorus, A.Pi, Agus Rahmawan, S.St.Pi (Sekertaris II) dan Nicky Andre, S.St.Pi (Bidang pelatihan dan Pendidikan)

“HNSI menyambut baik dan mendukung pembangunan SPBN ini. Mereka siap membantu agar para nelayan di Sarmi juga secara organisasi bisa memiliki kemudahan seperti asuransi dan sebagainya dengan masuk HNSI ini,” katanya.

Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi saat berdialog dengan DPD HNSI Provinsi Papua.

 

Wakil Ketua II DPRD Sarmi Marco Kopong Lamablawa mengatakan dalam waktu dekat, DPRD Sarmi berencana akan mengagendakan untuk menggelar pertemuan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi guna membahas pembangunan SPBN dan persoalan perikanan di Sarmi.

“Satu hal itu, kita ingin menarik kembali komoditi lokal Sarmi seperti Udang yang selama ini diklaim oleh daerah lain di Papua sebagai komoditi lokalnya. Dan itu kita akan buat Perda agar PAD (Pendapat Asli Daerah—Red) bisa masuk ke Sarmi. Kita minta Dinas Perikanan lebih cepat jemput bola untuk peningkatan hasil ikan tangkap di Sarmi,” kata Marco. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *